Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan perintah eksekutif (executive order) yang isinya berusaha mengalahkan atau membatalkan aturan-aturan AI di level negara bagian. Caranya, lewat gugatan hukum dan dengan mengancam menahan dana federal untuk beberapa program, menurut draf yang dilihat Reuters. Langkah ini menunjukkan seberapa jauh Trump mau melindungi perusahaan AI dari aturan negara bagian yang dinilai bisa menghambat inovasi. Namun seorang pejabat Gedung Putih bilang, selama belum diumumkan resmi, rencana ini masih sebatas pembahasan.

Dalam draf itu, Trump ingin menugaskan Jaksa Agung Pam Bondi membentuk "Satuan Tugas Litigasi AI" yang fokus utamanya menggugat undang-undang AI di negara bagian. Argumennya: aturan-aturan itu dianggap mengganggu perdagangan antarnegara bagian, bertentangan dengan aturan federal, atau melanggar hukum. Perintah tersebut juga akan mengarahkan Departemen Perdagangan untuk meninjau aturan-aturan AI di negara bagian dan bisa mengeluarkan panduan yang membuat dana broadband federal ditahan dalam kondisi tertentu. Sebelumnya, Senat sudah pernah menolak upaya memblokir undang-undang AI negara bagian lewat undang-undang lain, karena banyak anggota parlemen negara bagian dan jaksa agung - dari Partai Republik maupun Demokrat - menilai pembatasan itu akan melemahkan kemampuan mereka melindungi warga dari penipuan, deepfake, dan konten pelecehan anak berbasis AI.

Isu ini kembali panas setelah Trump mendukung upaya Partai Republik di Kongres untuk menyisipkan ketentuan serupa ke dalam UU pertahanan tahunan (NDAA). Sejumlah anggota Kongres dari kedua partai, termasuk Senator Adam Schiff (Demokrat) dan Josh Hawley (Republik), menolak langkah ini. Dalam draf perintah eksekutif, Trump juga meminta timnya, termasuk direktur legislatif Gedung Putih James Braid dan kepala AI David Sacks, untuk mengusulkan undang-undang federal yang bisa "mengungguli" aturan AI negara bagian. Draf tersebut secara khusus mengkritik aturan pengungkapan AI di California yang disebut "rumit dan memberatkan", serta aturan Colorado soal diskriminasi algoritmik yang dinilai bisa "memaksa" model AI memasukkan prinsip keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) dalam pemrogramannya. (az)

Sumber: Investing